PERDIPPI Kecam Pemerintah Soal Penerbitan SNI Wajib Pelumas


JAKARTA (DP) – Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk pelumas otomotif yang beredar di Tanah Air memang segera dituntaskan Pemerintah, atau dalam hal ini oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Bahkan Kemenperin menargetkan pada semester dua regulasi tersebut dapat berlaku.

Meski begitu, Kemenperin memaklumi bahwa proses pemberlakuanya secara efektif masih membutuhkan masa transisi. Namun dibalik itu justru memunculkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Perhimpunan Distributor dan Importir Pelumas Indonesia (PERDIPPI).

Ketua Umum PERDIPPI, Paul Toar, sedikit memberikan catatan terkait alasan dasar penerbitan aturan SNI Wajib tersebut, bila dikaitkan dengan pernyataan Direktur Kimia Hilir Kemenperin, Taufiek Bawazier, yang dikutip oleh Bisnis Indonesia, pada 26 Juli lalu.

Dalam beritanya, Taufiek mengatakan bahwa proses pengajuan pemberlakuan SNI Wajib Pelumas itu berjalan lancar. Setelah diajukan pada Februari lalu, proses notifikasi berlangsung selama tiga bulan dan saat ini proses sudah berada di biro hukum kementerian.

“Ada sejumlah alasan yang dijadikan dasar dari penerbitan aturan SNI itu yang bertentangan dengan fakta di lapangan. Sehingga, alasan-alasan yang diungkapkan itu tidak berdasar, atau bahkan bertentangan dengan realitas yang ada,” papar Paul lebih lanjut.

Baca juga:  Pertamina Lubricants dan YLKI Setuju SNI Wajib Pelumas Otomotif

Menurutnya, jika alasan penerbitan SNI Wajib itu dikarenakan pelumas impor tidak bisa dijamin kualitasnya, hal itu sama sekali tidak benar. Pasalnya, proses produksi pelumas impor telah melalui pengujian laboratorium Lemigas dengan 14 parameter uji kimia fisika, sebelum diizinkan beredar.

“Mereka adalah minyak pelumas produksi berbagai perusahaan minyak raksasa dunia yang diakui kualitas produk dan kredibilitasnya, seperti Shell, Exxonmobil, Mobil 1, Total, Castrol dan seterusnya. Kualitasnya sudah dijamin di negara asal masing-masing,” ungkap Paul.

Kedua, tudingan yang dijadikan alasan kedua penerbitan aturan yakni pasar pelumas nasional dikuasai oleh impor juga tidak beralasan. Fakta menunjukan, sampai saat ini perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yakni Pertamina masih menguasai 70% lebih market share minyak pelumas di Indonesia.

Sedangkan alasan ketiga, dengan SNI Wajib maka negara memproteksi pelumas dalam negeri dari pelumas impor juga terbukti tidak benar. Fakta berbicara, bahan baku minyak pelumas produksi dalam negeri ternyata juga diimpor.

Baca juga:  Sudah Saatnya Sektor Otomotif Terapkan Industri Daur Ulang Plastik

Anggapan bahwa BSN (Badan Standardisasi Nasional) memberikan legalitas SNI, tidak tepat. Yang memberikan sertifikasi adalah LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) yang sudah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Dalam hal ingin memberikan sertifikasi SNI Pelumas, LSPro perlu menguji 14 parameter fisika/kimia pelumas. Sampai saat ini belum ada laboratorium LSPro yang memiliki kemampuan menguji 14 parameter tersebut dan hanya laboratorium Lemigas yang lengkap kemampuan ujinya.

Pengujian terhadap 14 parameter semua pelumas termasuk yang sudah ada SNI-nya telah dilakukan dalam rangka memperoleh sertifikasi NPT. Sebagai informasi, bagi semua pelumas yang sudah ada SNI-nya, maka semua persyaratan fisika/kimia pada SNI sudah dimasukkan lengkap sebagai persyaratan untuk mendapatkan NPT, sehingga SNI sebagai sertifikasi tersendiri tidak relevan.

“Karena Indonesia belum bisa memiliki kualitas bahan baku dan teknologi yang sangat kompleks dan terus berkembang,” kata Paul.

Begitu pun dengan alasan lain yang menyatakan regulasi tentang pelumas di Tanah Air belum jelas sehingga dibutuhkan standar SNI Wajb juga tidak terbukti.

Baca juga:  Pelumas Shell Resmi Dilabeli SNI

Sebab, hingga kini, regulasi pelumas yang ditetapkan pada 1998 yakni Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), dimana standar SNI juga dimasukan di regulasi itu, tetap berjalan secara stabil.

“Oleh karena itu, jika nanti ada aturan baru lagi, yakni SNI Wajib Pelumas, maka akan terjadi dualisme aturan yakni antara SNI dan NPT. Sehingga akan terjadi kerancuan di pintu masuk bagi bea cukai dan di jalur distribusi untuk kepolisian,” ungkap Paul.

Di samping itu, kata Paul, biaya pengurusan SNI Wajib akan dibebankan sebesar Rp 500.000.000/SKU/4 tahun, yang justru akan mematikan produsen dalam negeri yang berskala kecil dan sudah berinvestasi triliunan rupiah.

Ujung-ujungnya, masyarakat yang selama ini telah mendapatkan layanan terbaik dengan hadirnya pelumas berkualitas dengan harga terjangkau serta mudah diperoleh, juga akan menghadapi kesulitan. [dp/MTH]