Toyota Komitmen Dukung Pengembangan Electric Vehicle (EV)


DAPURPACUPeraturan Presiden (Perpres) mobil listrik telah diteken Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan kebijakan tersebut disambut baik Agen Pemegang Merek (APM) karena mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah terkait dengan pengembangan kendaraan electric vehicle (EV) yang sesuai dengan kondisi Indonesia,” kata Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto, di Jakarta, Kamis (8/8).

Pemahaman masyarakat mengenai kendaraan jenis listrik, menurut Soerjo, perlu diperkuat agar masyarakat siap mengoperasikan secara aman mobil ramah lingkungan.

“Sekarang ini kita mengenal beberapa jenis EV, diantaranya Hybrid EV, Plug-In Hybrid EV, Battery EV, dan Fuel Cell EV,” papar dia.

Untuk itu, pemerintah perlu melihat kesiapan dan kesesuaian kondisi di Tanah Air, teknologi mana yang lebih pas diterapkan lebih dulu sebelum mencapai EV murni. Edukasi dan pemahaman masyarakat juga perlu ditanamkan agar mereka siap mengoperasikan secara aman mobil ramah lingkungan. Tapi yang terpenting adalah kesiapan pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menekan harga mobil minim emisi dan nol emisi sehingga ramah di kantong kebanyakan konsumen Indonesia.

Baca juga:  Toyota, Nissan, Honda Patungan Bikin Baterai Padat Untuk Mobil Listrik

Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, mengatakan adanya Perpres ini, diharapkan industri mobil listrik berkembang di Indonesia. Jadi tidak hanya dipenuhi produk impor.

“Indonesia bisa jadi product based electrified car di Asia,” ujar Bob.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengaku sudah menandatangani Perpres mobil listrik pada Senin (5/8).

“Sudah saya tanda tangani hari senin pagi,” kata Jokowi usai meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Kamis (8/8).

Melalui Perpres itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin mendorong industri otomotif dengan membangun industri mobil listrik di Indonesia.

“Kami ingin mendorong agar industri otomotif mau segera merancang, mempersiapkan untuk, ya membangun industri mobil listrik di Indonesia,” tuturnya.

Menurut Jokowi, sekitar 60% dalam mengembangkan mobil listrik kuncinya ada di baterai. Bahan baku untuk membuat baterai tersebut ada di Indonesia.

“Sehingga strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita nanti bisa mendahului membangun industri mobil listrik yang murah dan kompetitif, karena bahan-bahan ada di kita,” katanya.

Baca juga:  Donald Trump Ajak 'Perang', Toyota Pun Berang

Jokowi menambahkan, membangun industri mobil listrik tak mungkin dilakukan hanya dalam waktu satu atau dua tahun. Dalam mengembangkan industri mobil listrik, juga perlu melihat pasar ke depan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga mengatakan, dalam draft aturan kendaraan berbasis listrik ini juga mengatur mengenai peran masing-masing kementerian atau lembaga plus pemberian fasilitas mengenai pengembangan baterai kendaraan listrik.

“Fasilitas lainnya masuk dalam peraturan pemerintah yang merupakan hasil revisi dari PP No.41/2013 tentang tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Revisi PP 41 itu terkait dengan perubahan sistem fiskal perpajakan terkait PPnBM, jadi PPnBM ini nanti mengacu kepada berbasis emisi,” tutur Airlangga.

Nantinya, jika kendaraan berbasis listrik dan berbahan bakar energi terbarukan dengan emisi nol persen akan mendapatkan fasilitas bebas PPnBM. Mengenai teknologi sendiri, tertuang dalam PP 41/2013 di mana dalam roadmap sudah dimasukkan berbagai jenis kendaraan berbasis elektrik, termasuk antisipasi kedepannya dipergunakannya teknologi yang menggunakan hidrogen atau fuel cell, aturan ini berlaku hingga 2021.

Baca juga:  Mitsubishi Motors Thailand Resmikan Fasilitas Pelatihan

Artinya, pemerintah memberikan waktu kepada industri selama dua sampai tiga tahun untuk melakukan investasi dan pengembangan. Dalam beleid ini juga diatur mengenai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sampai 2023 sebesar 35%. Kewajiban itu agar bisa diekspor ke Australia.

Hingga saat ini sudah ada empat perusahaan yang berkomitmen investasi di sektor kendaraan berbasis listrik. Realisasi dari komitmen itu diharapkan tercapai 2022. [Dp/PNB]