Evaluasi Relaksasi PPnBM, Pajak Mobil 2.500 cc Juga Kena 'Imbasnya' | dapurpacu.id

Evaluasi Relaksasi PPnBM, Pajak Mobil 2.500 cc Juga Kena ‘Imbasnya’

Pameran GIIAS 2021 pastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

DAPURPACU – Kebijakan Pemerintah untuk memberikan relaksasi keringanan pajak kendaraan untuk mobil-mobil berkapasitas 1.500 cc ke bawah nampaknya bakal diperluas lagi.

Hal itu dikarenakan sejalan arahan dari Presiden Joko Widodo, yang beberapa waktu lalu melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menperin memaparkan, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi meminta untuk mengkaji kemungkinan perluasan diskon pajak kendaraan. Arahan ini disampaikan Presiden saat menerima Menperin terkait laporan kunjungan kerjanya ke Jepang.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Agus mengatakan, sesuai Presiden Jokowi, time frame atau waktu pelaksanaan kebijakan ini akan dievaluasi. Dalam arahannya, Jokowi menyampaikan keinginan agar mobil-mobil rakitan lokal kapasitas 2.500 cc juga bisa mendapatkan insentif pajak dalam masa pandemi ini.

“Formulasi aturannya bisa berdasarkan besaran kapasitas isi silinder, yang dikombinasikan dengan local purchase, atau hanya berdasarkan aturan local purchase,” ujarnya.

Jika ‘arahan’ ini berujung direalisasikan, diyakini dua model Toyota bakal mendapatkan ‘hadiah’ tersebut yakni Kijang Innova dan Fortuner. Sebab, TKDN keduanya diklaim sudah mencapai di atas 70%.

New Fortuner dan New Kijang Innova

Sebagai informasi, pemerintah memberikan insentif PPnBM untuk pembelian mobil baru periode Maret – Desember 2021. Total ada 21 mobil dari berbagai merek rakitan lokal bermesin 1.500 cc ke bawah yang mendapatkan penurunan pajak itu.

Adapun persyaratan utama yang diajukan oleh pemerintah adalah tetap memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70 persen.

Arah ini diyakini berkat meroketnya tingkat permintaan masyarakat untuk memesan mobil baru sebesar 140,8 persen per 12 Maret lalu, pasca relaksasi PPnBM kendaraan bermotor diberlakukan.

“Untuk itu, pemerintah meminta agar produsen meningkatkan utilisasi, agar bisa cepat melayani permintaan konsumen yang jauh meningkat ini,” pungkas Agus. [dp/MTH]