Kabar Baik Buat Produsen Mobil, Pemerintah Longgarkan Aturan Ini


JAKARTA (DP) – Kabar baik buat produsen mobil di dalam negeri, Pemerintah sedikit melonggarkan aturan soal kewajiban menggunakan komponen lokal dalam setiap produksi. Pelonggaran ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 5/2018 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

Beleid itu sekaligus merevisi dari Permenperin No.34/2017. Dalam perubahan peraturan yang ditandatangani Airlangga Hartarto pada 12 Maret lalu itu, pemerintah tetap memberikan izin impor bagi industri kendaraan bermotor incompletely knocked down atau rakitan.

Syaratnya, mereka harus memiliki surat penetapan yang dikeluarkan oleh direktur jenderal (dirjen) terkait. Untuk mendapat surat penetapan tersebut, industri incompletely knocked down (IKD) kendaraan bermotor mesti menyertakan rencana impor dalam satu tahun.

Mereka juga diwajibkan untuk selalu melaporkan realisasi impor secara berkala setiap enam bulan sekali, setelah mengantongi izin impor kendaraan bermotor. Bila semua syarat tersebut tidak dipenuhi, industri bisa kena sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin impor di periode berikutnya.

Baca juga:  Jalur Puncak Bogor Mulai Diperlebar, Mengurai Kemacetan?

Pelonggaran lain adalah surat rekomendasi dalam penggunaan sistem kemudi selain kanan. Dalam peraturan menteri perindustrian yang lama, penggunaan sistem kemudi selain kanan butuh surat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, pada beleid yang baru, syarat rekomendasi tersebut ditiadakan.

“Tujuan pemerintah melonggarkan sejumlah aturan itu, agar industri kendaraan roda empat bergairah. Bahkan, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan pemberian insentif pengurangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika kepada pers di Jakarta, Senin (16/4).

Walau memberikan ruang pelonggaran, Putu memastikan, penerapan penggunaan komponen dalam negeri tetap berlaku.

“Pemerintah tetap memberlakukan penggunaan komponen lokal dalam industri otomotif,” papar dia.

Membantu industri

Untuk industri mobil rakitan, Putu bilang, izin impor juga disertai syarat penggunaan komponen dalam negeri untuk jangka waktu lima tahun setelah peraturan menteri perindustrian ini diterbitkan. Pemakaian komponen dalam negeri tersebut bisa didapatkan dari tiga sumber.

Baca juga:  Kejar Penjualan, Datsun Tawarkan Trade-in di GIIAS 2018

Pertama, komponen kendaraan bermotor yang memang diproduksi oleh industri itu sendiri. Kedua, komponen kendaraan bermotor yang dihasilkan oleh industri dari subkontraktor mereka dan ketiga, dari komponen kendaraan bermotor yang dihasilkan industri dalam negeri.

Sumber penggunaan komponen dalam negeri tersebut bertambah. Dalam peraturan menteri sebelumnya, sumber pemakaian komponen lokal hanya berasal dari dua sumber.

Yang pertama, dari hasil komponen produksi sendiri. Yang kedua, dari hasil manufaktur industri rekanan.

Putu menyebutkan, penggunaan komponen dalam negeri tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sejak surat persetujuan impor kendaraan IKD keluar.

“Penggunaan komponen dalam negeri itu pun harus dituangkan dalam rencana penggunaan komponen lokal mereka,” ujar Putu.

Sedangkan Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan aturan main baru yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian tersebut. Bahkan, Gaikindo juga optimistis kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kegiatan produksi industri otomotif di dalam negeri.

Baca juga:  DP 0% Diprediksi Bakal Dongkrak Penjualan Sektor Otomotif

“Kebijakan tersebut di sisi lain malah akan memberikan manfaat bagi industri otomotif di Tanah Air. Seharusnya, ini justru akan membantu memajukan industri otomotif nasional,” katanya.

Industri otomotif Tanah Air memang masih belum terlalu bergairah. Maklum, penjualan mobil tahun lalu hanya naik tipis, sebesar 1,6% menjadi 1,07 juta unit dibanding dengan tahun sebelumnya. (DP)