Tax Holiday Pangkas Selisih Harga Mobil Biasa dan Listrik Jadi 30%


JAKARTA (DP) – Kendala bagi lahirnya mobil listrik di Tanah Air adalah karena tidaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah, sehingga membuat harga mobil tanpa emisi ini menjadi melambung harganya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai pemangku kepentingan dalam industri nasional, termasuk industri otomotif, mengajukan usulan pemangkasan pajak untuk mobil ramah lingkungan kepada pemerintah. Usulan insentif pajak untuk investor yang mengembangkan mobil listrik sangat dinantikan industri otomotif nasional karena bisa memangkas selisih harga mobil konvensional dengan mobil listrik menjadi 30%.

“Kami berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa menerbitkan payung hukum insentif fiskal untuk mobil listrik pada tahun ini,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (5/7).

Beberapa usulan insentif pajak yang disodorkan Kemenperin untuk menggiatkan pengembangan mobil listrik di dalam negeri adalah tax holiday untuk investor yang akan memproduksi baterai mobil listrik, investor yang melakukan vokasi pembuatan mobil listrik, investor yang melakukan kegiatan riset dan pengembangan mobil listrik, serta menghapuskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.

Baca juga:  Kolaborasi Apik Pertamina dan BMW Hadirkan Green Energy Station

“Tax holiday disiapkan untuk investor baterai maupun mesin listrik. Kemudian superdeductable tax sampai 200% untuk yang melakukan vokasi, dan untuk yang gencar melakukan research and development sampai 300%, serta PPnBM, kita masih terus bahas dengan Kemenkeu,” papar dia.

Airlangga berharap Kemenkeu bisa sepenuhnya mempermudah pabrikan otomotif dalam mengembangkan sampai memproduksi mobil bertenaga listrik di dalam negeri. Sebab, fasilitas itu akan mendukung peta jalan Making Indonesia 4.0 Kemenperin yang menjadikan otomotif sebagai salah satu industri prioritas program tersebut.

“Target Kemenperin pada 2025 nanti, dari 2 juta unit mobil yang diproduksi di Indonesia, sekitar 20% atau 400.000 unitnya merupakan mobil listrik,” ujar Airlangga.

Mewakili Toyota Indonesia, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Warih Andang Tjahjono, mengaku sangat menantikan insentif bagi produsen mobil listrik dari pemerintah. Pasalnya, saat ini selisih harga mobil listrik dengan mobil konvensional yang dipasarkan di Indonesia sangat tinggi.

Baca juga:  Apakah Mobil Listrik Bisa Semurah Mobil Biasa?

“Kendala pemasaran mobil listrik di Indonesia adalah soal harga. Masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap harga, sehingga dengan insentif fiskal tersebut, kami memperkirakan selisih harga antara mobil konvensional dengan mobil listrik bisa dikurangi menjadi hanya 30% saja,” kata Warih.

Toyota Indonesia, menurut Warih, sangat antusias untuk bisa menjual mobil listrik di Indonesia, mengingat negara ini memiliki daya serap yang tinggi untuk produk otomotif.

“Sudah menjadi komitmen Toyota Indonesia untuk memperkenalkan seluruh line up mobilnya di Indonesia, termasuk mobil listrik. Salah satu kendalanya adalah soal harga dan supply chain. Hal ini harus diatasi, sehingga masyarakat bisa menyukai mobil listrik,” ujarnya.

Untuk mempercepat produksi mobil listrik secara komersial di Indonesia, Kemenperin mendukung kegiatan riset dan studi bersama yang dilakukan Toyota Indonesia dengan enam universitas nasional, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, dan Universitas Udayana selama tiga bulan ke depan.

Baca juga:  Beli Honda Mobilio dan BR-V Sekarang Diganjar Cashback Jutaan Rp

Toyota Indonesia menyediakan 18 unit kendaraan terdiri dari 6 unit Toyota Prius, 6 unit Toyota Prius Plug-in Hybrid, dan 6 unit Corolla Altis untuk dipelajari oleh akademisi dari enam universitas tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi pasar di Indonesia. Beberapa aspek teknikal yang dipelajari antara lain jarak tempuh, emisi, infrastruktur, kenyamanan pelanggan dan lainnya.

“Data yang terkumpul akan dianalisis dan disimpulkan untuk menjadi referensi bagi Kemenperin dalam menyusun peta jalan industri otomotif di Indonesia,” pungkas Airlangga. [dp/TGH]