Kendaraan Ini ‘Haram’ Gunakan Solar Bersubsidi dari Pertamina

Foto: breakingnews.co.id

SEMARANG (DP) – Kesimpang-siuran informasi terkait kelangkaan bahan bakar Solar di Indonesia, khususnya di wilayah Solo Raya, dibantah keras oleh Pertamina. Perusahaan BUMN ini menjamin pasokan Solar Subsidi sesuai dengan kebutuhan rata-rata normal supply kepada konsumen pengguna di seluruh SPBU di area tersebut.

Sebagai informasi, kebutuhan rata-rata normal di wilayah Solo Raya di Januari – Mei 2018 mencapai 604,9 kilo liter (KL). Bahkan pada Juli lalu terjadi peningkatan konsumsi yang signifikan dan tidak wajar yaitu mencapai 760,5 KL, sehingga ada kenaikan yang tajam sebesar 26%.

Untuk itu, Pertamina mengembalikan penyaluran kebutuhan solar sesuai dengan kondisi normal seperti pada periode Januari hingga Mei.

“Ada kenaikan yang tidak wajar pada bulan itu. Oleh karena itu kami mengembalikannya ke kondisi normal yaitu kondisi di bulan Januari hingga Mei 2018,” ujar Andar Titi Lestari, Manager Communication & CSR MOR 4, dalam siaran resminya, Senin (3/9).

Baca juga:  SPBU di Ruas Tol Surabaya-Ngawi Mulai Diuji

“Kami tetap menyediakan Solar mulai dari bio solar, Dextlite dan Pertamina Dex, sehingga jika disampaikan bahwa SPBU Pertamina tidak melayani Solar karena habis, jelas itu tidak benar,” tambahnya.

Pertamina mengingatkan bahwa solar bersubsidi mempunyai kuota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui BPH Migas, agar subsidi pemerintah tidak membengkak, dan peruntukannya bisa tepat sasaran.

Ada beberapa klasifikasi sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran. Usaha Perikanan dan Usaha Pertanian misalnya.

Usaha perikanan dapat diberikan solar bersubsidi, selama menggunakan kapal dengan menggunakan kurang dari 30 GT, kemudian terdaftar di SKPD provinsi, kabupaten dan kota setempat.

Usaha Pertanian juga dapat diberikan solar bersubsidi selama kelompok tani atau usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultural, perkebunan dengan luas maksimal dua hektar sudah diverifikasi, terdaftar dan mendapat rekomendasi dari Lurah/kades/kepala SKPD setempat yang membidangi pertanian.

Baca juga:  'Siaga Satu' Pertamina Jelang IMF - World Bank 2018 di Bali

“Inti dari semua itu adalah, setiap konsumen yang merupakan pelaku usaha dibidang pertanian dan perikanan yang berhak mendapatkan solar subsidi, harus mempunyai surat rekomendasi dari Kepala desa atau SKPD Dinas terkait, dan saat membeli solar bersubsidi, surat tersebut harus di tunjukan pada operator SPBU, dan operator SPBU akan melayani,” jelas Andar.

Sedangkan untuk kendaraan pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan, serta yang menggunakan jumlah roda lebih dari 6 roda, tidak masuk dalam kelompok yang di subsidi. Sehingga mereka harus menggunakan Solar yang tidak di subsidi.

“Kami tegaskan kembali bahwa Pertamina tidak melakukan pengurangan solar, khususnya solar bersubsidi. Ada BBM yang tidak disubsidi yang dapat dimanfaatkan kendaraan industri, seperti kendaraan yang membawa hasil perkebunan dan pertambangan, sehingga kuota solar bersubsidi dapat terjaga sesuai dengan peruntunkannya,” tutup Andar. [dp/MTH]