Wapres: DP 0% Kredit Kendaraan Berisiko Tinggi Kredit Macet


JAKARTA (DP) – Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla menilai kebijakan uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan sepeda motor memiliki risiko tinggi atau high risk.

“Kalau DP nol persen bisa menimbulkan banyak kredit macet, ‘high risk’ , jangan pula begitu,” ujar Wapres Jusuf Kalla kepada awak media di Jakarta, Senin (14/1).

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa kendati DP nol persen bisa memudahkan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi, namun hal itu dapat menimbulkan dampak yang berisiko tinggi, yakni meningkatnya kredit macet.

“Kalau terjadi ‘high risk’ begitu, yang bekerja nanti para penagih utang,” tutur Wapres usai memberikan sambutan dalam Seminar dan Dialog Nasional “Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia”.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas habis kewajiban uang muka pada perusahaan pembiayaan (leasing/multifinance) untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor.

Ketentuan DP nol persen ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang diterbitkan pada 27 Desember 2018 lalu dan dipublikasikan di situs resmi OJK pada Kamis (10/1). Dalam aturan sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban DP untuk motor dan mobil paling rendah sebesar 5 persen dan paling tinggi sebesar 25 persen.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan OJK juga memiliki tujuan lain melalui kebijakan ini, yaitu guna mendorong konsumsi domestik.

“Kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat dan selanjutnya meningkatkan pendapatan,” ujarnya.

Namun pihaknya tetap memperhatikan aspek kehati-hatian meskipun membebaskan uang muka. Oleh karena itu, uang muka nol persen hanya boleh diberikan perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio kredit bermasalah (non-performing finance) di bawah satu persen.

Senada dengan pernyataan Wapres, kalangan perbankan juga menilai bahwa kebijakan DP nol persen untuk kredit kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, yakni meningkatnya non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Pasalnya, debitur akan dengan mudah menghentikan pembayaran angsuran ketika mereka sudah tidak mampu, sehingga kendaraan akan ditarik oleh pihak leasing atau perbankan. Berbeda halnya jika diwajibkan membayar DP dengan persentase tertentu, debitur merasa sayang kalau tidak melanjutkan angsuran, karena mereka sudah mengeluarkan uang sekian persen dari harga kendaraan. [dp/TGH]