Begini Resep Wapres Kalla Soal Transportasi di Jabodetabek

Sejumlah masyarakat menaiki bus Transjakarta di halte Bus way Cipinang, Jakarta Timur, Jum'at (13/1). PT Transjakarta mengenakan biaya tambahan Rp 2000 bagi para pengguna (E-Ticketing) yang melakukan pengisian ulang dengan uang tunai sejak awal 2017 untuk mendorong transaksi non tunai di Jakarta. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pd/17

JAKARTA (DP) – Masalah transportasi umum di Jakarta khususnya dan kota-kota penyangga Ibukota menjadi problem pelik yang membutuhkan peran semua pihak, termasuk masyarakat pengguna transportasi itu sendiri.

Untuk membantu mengatasi masalah klasik ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa integrasi sistem transportasi antarmoda di Jabodetabek mutlak dilakukan, karena ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, supaya mudah dalam mengakses tempat kerja.

“Prinsipnya, yang kurang mampu tinggal di daerah dekat tempat kerjanya, kalau yang mampu (yang punya mobil) biar tinggal agak jauh tidak apa-apa,” kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem transportasi antarmoda se-Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (28/1).

Akan tetapi, lanjut Wapres, kalau yang tidak mampu ini gajinya cuma Rp3 juta, kemudian biaya transportasi Rp500 ribu sampai Rp600 ribu per bulan, mereka akan sulit keluar dari kemiskinan.

Baca juga:  Pertamina Lubricants Hadirkan Pelumas Khusus Alat Berat

Selain untuk mengintegrasikan sistem transportasi antarmoda se-Jabodetabek, Wapres juga meminta jajarannya untuk menata ulang kembali perencanaan wilayah DKI Jakarta dan kota-kota penyangga.

Rencana tata permukiman di Jabodetabek perlu diatur ulang mengingat adanya peningkatan penduduk setiap tahun, yang berakibat pada konsentrasi perekonomian di kota-kota tertentu saja.

“Bukan hanya transportasinya harus diselesaikan, melainkan rencana tata kota, seperti permukiman, daerah yang harus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota-kota lain supaya terkonsentrasi masing-masing,” jelas Wapres.

Untuk konsep integrasi sistem transportasi Jabodetabek nantinya akan menyatukan moda angkutan yang telah ada dan sedang dalam tahap pembangunan, antara lain commuter line, mass rapid transit, light rail transit, dan Transjakarta.

Dengan adanya sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan pribadi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa saat ini pengguna angkutan umum mengalami penurunan dari 49 persen menjadi 19 persen.

Baca juga:  Naik Bus ini Cukup Tukar dengan Botol Plastik Bekas

Kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, lanjut Kalla, antara lain disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Pembangunan tersebut harus diikuti dengan perubahan gaya hidup masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

“Sekarang kita mesti balik kembali, lebih banyak yang memakai angkutan umum, tetapi harus dalam kualitas yang lebih baik,” ujarnya. [dp/TGH]