Dengarkan Suara APM Soal Pengembangan Mobil Listrik!


JAKARTA (DP) – Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI), Mukiat Sutikno, menyatakan jika mobil hybrid dihapus, pemerintah harus menyediakan subsidi hingga 32% berdasarkan hasil penelitian (LPEM-UI) agar harga mobil listrik terjangkau oleh konsumen.

“Harganya jadi 10% lebih mahal dibandingkan mobil biasa dari data LPEM UI. Berarti, pemerintah harus bersedia mengeluarkan budget untuk subsidi tersebut,” katanya kepada pers di Jakarta, Jumat (8/2).

Korea Selatan, menurut Mukiat, telah melakukan studi bahwa harus ada subsidi US$12.000 per kendaraan berteknologi listrik supaya harganya cukup menarik buat konsumen. Andai konsumen mau, permasalahan lain adalah soal Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) yang harus tersedia banyak.

“Jika tidak, itu akan menjadi masalah ketika masa liburan dan tradisi mudik lebaran. “Nanti pas liburan malah konsumen berpikir isinya di mana,” papar dia.

Pemerintah, lanjut Mukiat, diharapkan untuk mempertimbangkan lagi rencana penghapusan mobil hybrid, karena yang terkena efeknya adalah konsumen.

“HEV dan HPEV diperlukan untuk masa transisi ke mobil listrik. Harus ada cadangan di mana misalnya daya listrik mobil sudah habis masih ada bensin yang bisa dipakai dulu buat sampai ke stasiun pengisian listrik berikutnya,” ujar Mukiat.

Baca juga:  Mobil Listrik Bakal Segera Gusur Mobil Biasa? Honda tak Yakin

Hal senada disuarakan Director Administration, Corporate and External Affairs PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam.

“Salah satu kendala mobil listrik adalah teknologi baterai yang masih mahal, kalau langsung diterapkan tanpa adanya masa transisi dapat membuat harga mobil listrik tidak terjangkau oleh konsumen. Semakin banyak mobil listrik dipakai konsumen maka semakin ekonomis, kita butuh transisi supaya dipopulerkan agar orang mau pakai, tanpa mobil hybrid tidak mungkin berkembang,” katanya di Jakarta, Jumat (8/2).

Saat ini, menurut Bob, pangsa pasar mobil listrik di dunia masih 1% dan Tiongkok yang paling agresif mengembangkan mobil listrik masih 4% pangsa pasar di dalam negeri.

“Tiongkok masih memberikan subsidi antara Rp100 hingga Rp150 juta untuk mobil listrik, sedangkan di Amerika Serikat (AS) sekitar US$10.000 agar konsumen mau beralih dari mobil konvesional. Jangan sampai nanti ujungnya kita impor juga mobil listrik dan mobil hybrid dan industri dalam negeri malah ketinggalan,” papar dia.

Baca juga:  Honda Bakal Fasilitasi Quick Charge Mobil Listrik di Eropa

Bob mengatakan, pelaku industri otomotif tergantung pada pemerintah dalam mengembangkan mobil listrik seperti apa, tetapi meminta rencana itu dibahas lagi dengan asosiasi seperti Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) agar bisa komprehensif dengan berbagai sudut pandang. Pasalnya ia mengaku saat dibahas dengan pemerintah tidak disinggung mengenai rencana penghapusan mobil hybrid.

“Saat pembahasan mobil listrik dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diawali dengan semangat untuk berkomitmen mengurangi emisi gas buang dan mempopulerkan transportasi yang hemat energi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Program Percepatan dan Pengembangan Kendaraan Listrik Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengatakan Perpres mobil listrik tidak akan mengatur soal kendaraan listrik seperti hybrid ataupun plug-in hybrid. Keputusan itu sudah disepakati dengan beberapa petinggi di awal Januari 2019 lalu. Langkah tersebut dinilai menjadi hal yang paling tepat untuk membangun industri otomotif di Indonesia.

Dia mengatakan penggunaan mobil hybrid akan merugikan ke depannya, karena hybrid masih menggunakan mesin konvensional (internal combustion engine/ICE).

Baca juga:  Jelang Liburan Tahun Baru, Auto2000 Beri 3 Promo Menggoda

“Selama ini kita belum menguasai teknologi itu dan lebih rumit dibandingkan listrik baterai. Selama ini pabrikan Jepang yang sudah produksi di sini tidak pernah kasih kita teknologinya, seperti Toyota, dan bila terus begitu kita tidak akan pernah punya industri otomotif sendiri,” ujar Satryo.

Satryo mengatakan tidak ingin terulang kembali Indonesia hanya mengimpor teknologi. Bahkan, lanjut Satryo, kalau dikembangkan di Indonesia nilai tambahnya masih kecil, apalagi copyright-nya bukan milik Indonesia.

Dengan adanya Perpres yang terfokus pada kendaraan listrik baterai, Indonesia akan memiliki potensi sebagai bagian dari global supply chain. Apalagi dengan sudah dimulainya pembangunan pabrik baterai di Morowali karena Indonesia memiliki bahan bakunya.

“Kenapa baterai, karena teknologi itu yang Indonesia punya untuk bersaing dengan negara lain. Ini menjadi satu-satunya peluang kita punya kendaraan listrik berbasis baterai. Kalau berangkat bersaing dari kendaraan listrik berbasis baterai, maka kita berangkat dari starting point yang sama,” pungkasnya. [dp/PNB]