Bisakah Mobil Listrik di Indonesia Murah?


DAPURPACU – Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden tentang mobil listrik pada Senin (5/8). Itu artinya, industri otomotif Tanah Air telah memasuki babak baru menuju elektrifikasi kendaraan.

“Sudah, sudah. Sudah saya tanda tangani Senin (5/8) pagi,” kata Presiden usai meresmikan gedung baru ASEAN di Jakarta, Kamis (8/8).

Kepala Negara berpendapat regulasi tersebut ditujukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan otomotif mempersiapkan industri mobil listrik di Tanah Air.

Berbeda dengan mobil bermesin konvensional, mobil listrik sekitar 60 persen pengoperasiannya tergantung pada baterai. Dalam hal ini, baterai memiliki peran sangat besar bagi operasional mobil listrik.

Padahal, aspek jarak tempuh dan waktu pengisian daya baterai menjadi perhatian utama. Jika dibandingkan dengan mobil konvensional, pengisian bahan bakar hanya butuh waktu sekitar 3-5 menit, sementara untuk mengisi daya baterai mobil listrik butuh waktu sekitar 3-5 jam, dengan jarak tempuh beragam mulai dari 150 km hingga 500 km.

Beruntungnya, Indonesia memiliki sumberdaya mencukupi untuk material pembuat baterai jenis Lithium ion, sehingga hanya memerlukan teknologi agar daya baterai dapat menjadikan jarak tempuh kendaraan lebih jauh dan pengisian daya menjadi lebih cepat.

“Bahan untuk buat baterai dan lain-lain ada di negara kita. Sehingga strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita bisa mendahului membangun mobil listrik yang murah, kompetitif karena bahan-bahan ada di sini,” ujar Presiden.

 

Insentif mobil listrik

Harga menjadi isu lain terkait mobil listrik. Karena biarpun tidak menghasilkan karbon dibandingkan mobil bermesin konvensional, tapi harga mobil listrik jauh lebih tinggi ketimbang mobil peminum bensin dan solar.

Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan insentif bagi kendaraan listrik.

“Kita mendorong, terutama Gubernur DKI Jakarta yang APBD-nya gede, bisa memberi insentif. Saya kira bisa dimulai,” kata Kepala Negara.

Menurut Presiden, pemberian insentif untuk kendaraan listrik bisa dari beragam bentuk. Contohnya, insentif seperti retribusi parkir gratis, hingga subsidi pembelian kendaraan listrik.

“Ada negara-negara yang memberi subsidi sekian dolar untuk membeli mobil listrik. Dan (bisa) dimulai seperti di Jakarta, busnya, mendorong taksi-taksinya. Bisa saja motor listrik didorong digunakan di DKI Jakarta dulu,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan target industri kendaraan listrik di Tanah Air adalah untuk menekan harga produk kendaraan ramah lingkungan ini.

Pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendampingi Presiden dalam acara tersebut, menimpali bahwa pemprov juga berencana membebaskan pengoperasian kendaraan listrik dari peraturan ganjil genap.

Apabila semua pemda di Indonesia dapat memberikan insentif, seperti pajak hingga berbagai kemudahan lainnya, maka bukan tak mungkin mobil listrik sudah bisa dinikmati konsumen dalam skala luas.

Kesiapan infrastruktur

Untuk Indonesia, keberadaan mobil listrik memang menjadi hal baru, karena selain harga yang selangit, tak banyak stasiun pengisian baterai yang tersedia di tempat-tempat umum.

Berbeda dengan di negara-negara maju, infrastruktur penunjang mobil listrik sudah tersebar di banyak lokasi, seperti di perkantoran, lokasi strategis, komplek pertokoan dan lainnya. Dengan begitu, konsumen tak akan merasa kesulitan ketika baterai mobil listrik mereka sudah mulai habis.

Meskipun di Tanah Air sudah ada stasiun pengisian baterai dan port untuk mengisi baterai mobil listrik, tapi lokasinya hanya berada di tempat-tempat tertentu dan juga hanya untuk merek tertentu dengan jumlah yang bisa dihitung dengan jari.

Dengan kondisi lalu lintas yang kerap macet, kurangnya stasiun pengisian baterai mobil listrik ini juga menjadi kendala besar. Bayangkan bila mobil listrik terjebak kemacetan parah hingga berjam-jam, berarti daya listrik akan banyak terkuras, sehingga juga akan mengurangi daya jelajahnya. Belum lagi bila harus melintasi jalan tol dengan jarak yang sangat jauh, sementara ketersediaan stasiun pengisian baterai terbatas, dapat dibayangkan kepanikan yang akan dihadapi para pengguna mobil listrik bila daya baterai habis di tengah jalan.

Kondisi ini pula yang mungkin dicemaskan oleh perusahaan taksi pengguna mobil listrik, yakni Bluebird, yang kini mengoperasikan merek BYD buatan China dan Tesla lansiran Amerika Serikat. Perusahaan taksi dengan warna korporat biru ini sejauh ini baru memiliki stasiun pengisian baterai di pool mereka dan juga di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk di tempat umum, sepertinya Bluebird belum memilikinya. Kita bisa lihat, tak banyak taksi Bluebird bertenaga listrik yang berkeliaran di jalan-jalan di Ibukota.

Tahapan menuju EV murni

Berkaca pada kondisi di Tanah Air yang masih sangat minim infrastruktur pendukung mobil listrik, maka tak salah jika elektrifikasi kendaraan dilakukan secara bertahap dimulai dengan mobil berteknologi hybrid, yakni mobil bermesin konvensional yang dipadukan dengan motor listrik. Kemudian juga ada plug-in hybrid, yaitu mobil bermesin konvensional dengan motor listrik dan baterai yang bisa diisi ulang dayanya menggunakan port listrik biasa.

Gagasan itu pula yang pernah diungkapkan Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto.

Menurut dia, semua Agen Pemegang Merek (APM) di Tanah Air, termasuk Toyota, pasti akan mendukung semua kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.

“Oleh karena itu, saya yakin kebijakan pemerintah mengenai mobil listrik juga akan mendongkrak industri otomotif, termasuk investasi di dalamnya,” katanya.

Tetapi, katanya, banyak orang salah menafsirkan mobil listrik (EV), yang dikiranya semuanya sudah bertenaga listrik murni. Padahal, elektrifikasi kendaraan memiliki beberapa kategori, yakni Hybrid EV, Plug-In Hybrid EV, Battery EV, dan Fuel Cell EV.

Untuk itu, pemerintah perlu melihat kesiapan dan kesesuaian kondisi di Tanah Air, teknologi mana yang lebih pas diterapkan lebih dulu sebelum mencapai EV murni. Edukasi dan pemahaman masyarakat juga perlu ditanamkan agar mereka siap mengoperasikan secara aman mobil ramah lingkungan. Tapi yang terpenting adalah kesiapan pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menekan harga mobil minim emisi dan nol emisi sehingga ramah di kantong kebanyakan konsumen Indonesia. [dp/TGH]