DAPURPACU – Dyandra Promosindo memutuskan untuk menggeser jadwal Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 yang semula dijadwalkan pada 17 – 27 Februari 2022 ke tanggal alternatif yang sudah disiapkan sebelumnya bersama pihak JIExpo Kemayoran, yaitu 31 Maret – 10 April 2022.
Hendra Noor Saleh, Presiden Direktur Dyandra Promosindo mengakui, pihaknya terus memantau perkembangan dari penularan Covid-19.
Menurutnya, segala langkah telah dipertimbangkan, termasuk saran dan masukan dari calon exhibitors yang juga memiliki concern yang sama terhadap upaya pencegahan penyebaran virus itu.
“Dan sebagai upaya mengambil tindakan preventif, kami menggeser pelaksanaannya, tetap di semester satu tahun ini, yaitu 31 Maret – 10 April 2022,” ucap pria yang akrab disapa KoHen dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/2).
“Kami berharap hal ini dapat berkontribusi untuk membantu pencegahan penularan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta khususnya,” tambah KoHen.
Keputusan ini diambil sejalan dengan kondisi PPKM Level 3 DKI Jakarta yang diumumkan hari ini (7/2) oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengenai peningkatan level PPKM Jabodetabek, DIY, Bali Bandung raya naik ke level 3.
Terlebih lagi, data terbaru dari BNPB (6/2), jumlah tambahan kasus pasien positif Covid-19 sebanyak 36.057 orang dan tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.
Selain itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memperkirakan kenaikan kasus Corona masih akan terjadi dalam dua sampai tiga pekan ke depan.
Keputusan yang diambil Dyandra juga sejalan dengan beragam kebijakan, seperti diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 50 persen dari kapasitas ruang kelas di daerah termasuk kategori PPKM Level 2.
Lalu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup sementara beberapa ruas jalan, serta Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan yang menerapkan Crowd Free Night (CFN) untuk mencegah dan mengantisipasi peningkatan kasus positif Covid-19 di Tangerang Selatan mulai pukul 00.00 – 04.00 WIB.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga merekomendasikan terkait pelaksanaan work from home (WFH) bagi instansi pemerintahan di daerah aglomerasi Jabodetabek.
Rekomendasi tersebut adalah mengizinkan pegawai ASN yang masuk kantor hanya 10 persen dari total pegawai di instansi pemerintahan tersebut.
Hal ini sejalan dengan SE (Surat Edaran) Menpan RB No. 01/2022 yang mengatur di wilayah PPKM Level 2 paling banyak 50 persen. [dp/DF]
