DAPURPACUID – Pemerintah Tiongkok telah memberikan peringatan kepada Inggris agar tidak menerapkan pembatasan tambahan terhadap pabrikan mobil listrik asal Negeri Tirai Bambu.
Beijing menyatakan siap mengambil langkah balasan apabila London mengikuti kebijakan tarif Uni Eropa (UE) yang menyasar pengiriman kendaraan listrik dari Tiongkok.
Peringatan tersebut muncul setelah Menteri Perdagangan Inggris, Anas Sarwar, menyerukan koordinasi lebih erat dengan negara-negara Eropa untuk menghadapi ‘derasnya’ ekspansi produsen otomotif China.
Pernyataan itu terlontar di sela acara German-British Business Summit di London, beberapa waktu lalu. Ia juga menyoroti pesatnya pertumbuhan produsen China di sektor kendaraan listrik.
“Semakin erat Inggris dan Uni Eropa bekerja sama serta bertindak selaras, maka akan semakin baik pula dampaknya bagi kedua belah pihak,” tutur Sarwar.
Pernyataan tersebut menegaskan pandangannya bahwa Inggris dan UE perlu menyelaraskan langkah dalam menghadapi tantangan industri otomotif.
“Sektor otomotif dan kemitraan yang ada tetap kuat, namun apakah kita harus menghadapi tantangan yang muncul akibat ekspansi pesat di Tiongkok? Tentu saja harus,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Perdagangan China meminta Inggris mempertimbangkan dampak dari kebijakan perdagangan sebelum mengikuti langkah Brussel.
“Tiongkok mendesak Inggris mematuhi aturan WTO, mempertimbangkannya dengan matang, dan tidak mengikuti langkah Uni Eropa,” ucap juru bicara itu. Beijing juga menegaskan akan terus memantau perkembangan kebijakan Inggris.
“Jika Inggris bersikeras memberlakukan (pembatasan kendaraan listrik China), kami akan mengambil tindakan balasan secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah industri dalam negeri,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan China.
Inggris Hadapi Dilema Kebijakan Tarif
Persoalan tersebut berkaitan erat dengan upaya Inggris memperoleh akses ke kebijakan industri ‘Made in Europe’ yang saat ini tengah dikembangkan Uni Eropa.
Kebijakan ini dirancang guna memberi keuntungan bagi produk yang memenuhi persyaratan tertentu dalam proyek pengadaan dan pengembangan industri di kawasan Eropa.
Prancis dan Jerman dilaporkan mendukung peluang keterlibatan Inggris dengan sejumlah persyaratan, termasuk penyelarasan langkah perlindungan perdagangan terhadap kendaraan listrik Tiongkok.
Namun, pembahasan kebijakan ini masih berlangsung dan belum menjadi kesepakatan final. Saat ini, Inggris menerapkan tarif impor umum sebesar 10% terhadap mobil listrik China, tanpa tambahan bea khusus seperti yang diberlakukan (UE).
Uni Eropa sebelumnya menetapkan bea tambahan antisubsidi dengan besaran berbeda berdasarkan produsen. Jika London mengubah kebijakannya, dampaknya tak hanya menyangkut harga kendaraan impor, juga hubungan dagang dan investasi otomotif kedua negara.
Produsen kendaraan listrik China telah memperoleh posisi penting di pasar Inggris. Kondisi ini membuat keputusan mengenai tarif menjadi persoalan yang perlu mempertimbangkan kepentingan industri lokal, konsumen, dan hubungan ekspor.
Di satu sisi, koordinasi dengan UE berpotensi membantu Inggris menjaga keterlibatan industrinya dalam rantai pasok otomotif Eropa.
Di sisi lain, kebijakan pembatasan berisiko memicu respons dagang dari Beijing. Hingga berita ini tertulis, ancaman balasan China masih berupa peringatan terhadap kemungkinan pembatasan baru.
Belum ada pengumuman mengenai bentuk tindakan balasan tertentu maupun keputusan final Inggris untuk menyamakan tarifnya dengan Uni Eropa. [dpid/TH]